Kenaikan Gaji Aparatur : Bukan High Cost Low Quality (Semestinya)

Patut yang diacungi jempol bagi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai aparaturnya  dengan berbagai tunjangan, dengan catatan meningkat pula kesadaran akan pelayanan prima kepada masyarakatnya.  Sehingga  beberapa budaya perilaku “pegawai” seperti dibawah ini  dapat terkikis melalui sistem indikator berbasis kinerja. Jika tidak sangat berdosalah pemerintah dalam meningkatkan pembiayaan kesejahteraan pegawai tanpa diiringi  peningkatan kinerja. Beberapa kebiasaan itu adalah :

Pelayanan Prima SKPD: Stagnan

"Ini sudah program tahunan, sudahlah gak usah neko neko..”. dan seluruh pegawai SKPD terjebak pada pekerjaan rutin harian dengan ritme seperti biasanya saja. Kemacetan pola pikir dan daya kreasi bisa jadi karena  dibentuk oleh situasi sehingga memang tidak ada perubahan, padahal tuntutan dan kebutuhan masyarakat mengalami perubahan.

Pelayanan Prima SKPD : Tujukkan anda kredible..!

 

 Maka jika mereka beriman kepada apa yang kamu telah beriman kepadanya, sungguh mereka telah mendapat petunjuk; dan jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan (dengan kamu). Maka Allah akan memelihara kamu dari mereka. Dan Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.   QS Al Baqarah 137 

Jangan kuatir pak untuk tugas proyek mendatang sudah kita atur time scedule dan capaian kepuasaan masyarakat yang kita layani, saya sendiri yang akan mengawal pak.. !”.kata seorang kasie  kepada pejabat Eselon 2  saat metting mingguan.

Pelayanan Prima SKPD : Maaf yang Tidak Bermakna !

“Maaf ya..kali ini kami masih mengalami  persoalan di pusat  , .....maaf ya kali ini ada persoalan internal.., maaf ya ...maaf ya  dan beribu ribu maaf”yang dilontarkan sudah tidak bisa lagi membuat senyum manis yang memaafkan bertambah manis tapi bisa jadi makin ngedumel, “maaf maaf nggak ngerti tah awake dewe iki butuh...!”. Semoga ini tidak lagi terjadi di layanan SKPD yang dikelola aparatur negara.